Header Ads

Pemerintah Jepang Melonggarkan Larangan Ekspor Senjata Militer

Aisha News - Dalam hampir 50 tahun terakhir dan untuk pertama kalinya, Jepang menyatakan akan melonggarkan terkait larangan ekspor senjata.

Pada masa lalu seluruh penjualan peralatan militer dapat dikatakan telah dilarang, meskipun dikabarkan terjadi alih teknologi pada Amerika Serikat.

Sebuah perkembangan yang baru ini akan memungkinkan negei Matahari Terbit itu mengembangkan sebuah senjata bersama dengan sekutunya dan industri pertahanan Jepang akan mendapatkan akses besar terhadap pasar dan teknologi baru Internasional.

Namun, langkah ini akan memungkinan akan mendapat curiga dari pihak China yang menuduh Jepang telah meningkatkan angkatan militerismenya.

Jepang telah menerapkan undang-undang dasar pasifis setelah Perang Dunia II pecah yang telah melarang perang kecuali untuk membela diri.

Dalam beberapa dekade terakhir Jepang juga telah menerapkan "tiga prinsip" untuk tidak mengekspor senjata ke negara-negara komunis lainnya, serta ke negara yang terkena embargo PBB, atau juga telah terlibat dan kemungkinan besar terlibat dalam konflik internasional.

Prinsip ini telah diadopsi pada tahun 1967 silam yang kemudian menjadi sebuah larangan yang telah diterapkan sendiri sepenuhnya.

Akan tetapi, Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang memiliki keinginan untuk meningkatkan standar keamanan nasional di samping menormalisasikan pembatasan yang Jepang terapkan sendiri setelah Perang Dunia Kedua pecah.

Menurut dari kebijakan tersebut, pembatasan ekspor senjata tersebut kepada negara yang terlibat konflik atau yang dikenai embargo PBB tetap berlaku.

Ekspor akan tetap diizinkan bagi perdamaian dunia dan demi kepentingan keamanan Jepang. Demikian laporan dari kantor berita Kyodo, Jepang.

Jepang menyatakan akan tetap melakukan pemeriksaan ketat terhadap ekspor dan membuat proses tersebut akan berlangsung transparan. Negara ini tidak akan mengizinkan ekspor dijual kepada pihak ketiga.

"Menurut prinsip baru ini, kami telah membuat prosedur pengalihan peralatan keamanan lebih transparan," ungkap Yoshihide Suga, Menteri Kabinet.

"Dikarenakan politik Jepang semakin cenderung ke kanan, alasan dan pengaruh semakin longgarnya pembatasan ekspor senjata membuat berbagai pihak menjadi sangat khawatir," ungkap Hua Chunying, juru bicara Kementerian Luar Negeri China pada bulan Februari lalu.

Pada akhir tahun lalu, kabinet Jepang telah menyepakati sebuah strategi keamanan nasional yang baru dan akan meningkatkan anggaran untuk keamanan sebagai bagian dari langkah yang kebanyakan pihak dipandang diarahkan ke China.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Jepang akan melakukan pembelian perangkat keras termasuk juga pesawat tanpa awak dan kendaraan amfibi.
Diberdayakan oleh Blogger.