Header Ads

Pemerintah Revisi Aturan Jaminan Hari Tua di PP BPJS Ketenagakerjaan

Aisha News, Jakarta – Pemerintah akhirnya merespon protes dari masyarakat atas pemberlakuan peraturan baru tentang Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Reson itu dituangkan dalam bentuk menyiapkan revisi kembali atau membuat aturan peralihan sejumlah peraturan yang dirasa tidak adil itu khususnya bagi para tenaka kerja.

Hal itu disampaikan oleh Menko Perkonomian Sofjan Djalil menyusul banyaknya komplen dari masyarakat terkait perubahan aturan pencairan manfaat JHT yang baru bisa dicarikan seluruhnya setelah mencapai usia 56 tahun.

Ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian Sofjan Djalil mengungkapkan “Komplain ada benarnya bagi yang terkena PHK, uang lebih dibutuhkan sekarang ini. Hari tua dipikirkan besok. Kita akan membuat peraturan peralihan, sehingga komplen yang terkena PHK dan pemilik dana hari tua itu bisa diakomodasi” ujarnya baru - baru ini di Jakarta, Jumat (03/07/2015).

Lebih lanjut Sofyan menjelaskan pemerintah tidak perlu sampai mengubah Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, kendati beleid tersebut dirasa tidak lebih fleksibel dibanding aturan sebelumnya. “Undang - undang itu hanya melihat dari sisi jaminan hari tua, diambil saat hari tua. Tetapi kalau di waktu muda diperlukan, itu tidak dipikirkan oleh yang membuat peraturan perundang - undangan”tuturnya.

Dalam Pasal 37 ayat (1) di Undang - undang tentang SJSN disebutkan manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau peserta mengalami cacat total tetap. Sementara itu, dalam pasal 37 ayat (3) UU SJSN detail dijelaskan, pembayaran manfaat dari JHT dapat dicairkan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagiannya sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.

“Kalau Undang - undang sebelumnya lebih fleksibel, boleh diambil setelah bekerja minimal 5 tahun, boleh dipakai cicilan kepemilikan rumah dan lain sebagainya. Kita akan memperbaiki, bisa merevisi PP-nya, bisa juga membuat aturan peralihan,” ungkap Sofyan mengakhiri. Masyarakat berharap pemerintah lebih peka dan berpihak terhadap nasib buruh di Tanah Air dengan regulasi yang menguntungkan kesejahteraannya.
Diberdayakan oleh Blogger.