Header Ads

Sensus Warga Rohingya Di Myanmar Tidak Sesuai Standar, PBB Geram

Aisha News - Selasa (1/4/2014), UNFPA (Badan Kepengurusan Populasi PBB), telah menyatakan keprihatinannya dengan keputusan pemerintah Myanmar yang telah melarang warga Muslim menyebut diri mereka sebagai Rohingya dalam sebuah sensus penduduk yang diadakan pertama kali negeri itu.

Padahal sebelum itu, pemerintah Myanmar telah menyatakan bahwa sensus yang akan digelar itu akan berhasil dan sesuai dengan standar internasional, selain itu pemerintah juga menyatakan akan memperbolehkan warga negeri itu untuk mengungkapkan etnis asal mereka.

Akan tetapi, keputusan dari pemerintah Myanmar itu berubah hanya dalam waktu sehari menjelang sensus tersebut digelar, yakni pada hari Minggu (30/3/2014). Saat itulah, pemerintah Myanmar telah mengatakan bahwa etnis "Rohingya" tidak akan dapat diterima oleh petugas sensus.

Langkah tersebut berhubungan dengan sebuah kerusuhan yang telah terjadi di bagian Rakhine ketika itu para nasionalis Budha telah menolak etnis Rohingya dimasukan  dalam sensus Penduduk, alasannya yaitu karena mereka khawatir akan memberikan hak politik bagi warga etnis Rohingya itu sendiri.

"UNFPA sendiri sangat menyesalkan dengan gagalnya program sensus kali ini dari standar internasional, prinsip-prinsip HAM dan prosedur yang sudah disepakati," demikian pernyataan dari pihak UNFPA.

Sementara itu, di kamp pengungsian di dekat ibu kota Rakhine, Sittwe, yang dihuni oleh sekitar 140.000 jiwa yang telah kabur dari kerusuhan sektarian pada dua tahun lalu, ternyata para petugas sensus tidak mengambil data terkait dengan warga etnis Rohingya.

Jurnalis AFP telah menyaksikan bahwa para petugas sensus yang dijaga polisi dan tentara itu akan menanyakan identitas etnis seseorang. Dan apabila orang itu menjawab "Rohingya" maka petugas sensus dengan tegas akan melewatinya dengan begitu saja.

Sensus ini memang adalah yang pertama kali sejak pada tahun 1983 dan digelar untuk menanggulangi minimnya data terkait populasi di negeri itu.

UNFPA telah memberikan bantuan teknis selama 18 bulan untuk masa persiapan, termasuk telah merancang kuesioner, pengolahan data dan pemetaan negeri.

Diketahui, sebanyak sembilan negara, antara lain , Inggris, Norwegia, Jerman dan Australia telah memberikan dana bantuan dengan total hingga 45 juta dolar AS untuk melaksanakan persiapan sensus ini.

Sekitar 5 juta dolar lainnya telah disumbangkan UNFPA sementara pemerintah Myanmar sendiri telah menggelontorkan dana hingga sebesar 15 juta dolar AS.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.