Header Ads

Wali Kota Depok berharap seluruh Rumah Sakit Swasta ikut BPJS Kesehatan

Aisha News : Rapat mengenai pembahasan BPJS Kesehatan di Balai Kota Depok, kemarin, Senin (06/07/2015) diwarnai perdebatan. Adapun yang menjadi Pokok perdebatan yaitu perihal kewenangan BPJS untuk merubah pengaturan terkait tarif pelayanan rumah sakit milik swasta. BPJS Kesehatan dianggap tidak fleksibel dalam menerapkan peraturan tersebut. Bahkan, saling klaim dari Pemerintah Kota Depok serta pihak rumah sakit terkait hal itu tidak benar.

Yessi Kumalasari selaku Kepala BPJS Kesehatan Kota Depok menungkapkan hanya satu rumah sakit kelas B yang masuk dan terdaftar dalam kepesertaan jaminan kesehatan itu. Adapun jumlahnya, terdapat tiga rumah sakit kelas B yang terdapat di Wilayah Depok. Dari sejumlah rumah sakit tersebut yang menjadi persoalan krusial yaitu kecilnya tarif yang membuat rumah sakit enggan bergabung menjadi anggota BPJS.

Lebih lanjut Yessi menuturkan ”BPJS tidak mempunyai kewenangan terkait tarif. Masalah tarif itu menjadi kewenangan dan domainnya Kementrian Kesehatan (Kemenkes). Ada satu titik dimana Pemkot memang tidak bisa intervensi masalah terseubt,” imbuhnya kepada awak media, seusai rapat di aula Balaikota Depok, kemarin, Senin (06/07/2015).

Terkait permasalahan tersebut, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mengungkapkan jika pihaknya sangat mendukung adanya sebuah peraturan yang mewajibkan semua rumah sakit swasta di Depokmenjadi provider BPJS Kesehatan. Nur Mahmudi bahkan menanyakan kepada pegawai BPJS yang hadir dalam rapat tersebut mengenai celah peraturan yang bisa membuat rumah sakit swasta mendaftar jadi peserta dan anggota BPJS. ”Jika ada hal tersebut di Depok, Pemkot akan selalu bersedia merespon dan menindaklanjuti Rumah Sakit Swasta tersebut. Lebih lanjut Walikota menjelaskan "mohon ada informasi dan masukan kepada kami” pungkasnya.
Diberdayakan oleh Blogger.