Header Ads

Para Pekerja Sangat Puas Kenaikan UMK dari Gubernur Cilacap

Aisha News - Bayak pekerja di Kabupaten Cilacap, telah menyambut baik sekali keputusan Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah tentang penetapan UMK pada tahun 2016.

Agus Hidayat menjabat Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Industri dan Pertambangan (FSPKIP) Cilacap, menyatakan bahwa nilai UMK yang terdapat dalam SK gubernur, sudah sama dengan usulan serta harapan bagi kebanyakan pekerja di Cilacap.

"Kami bersyukur bahwasannya Gubernur tidak bersikeras memakai Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 masalah penentukan UMK. Dengan demikian bahwasannya keputusan Gubernur sekarang ini masih mengacu pada usulan dari pihak Pemkab Cilacap perhitungan kenaikan UMK yang mengacu kepada perhitungan KHL," ungkapnya, pada (22/11/205).

Gubernur Ganjar Pranowo telah mengumumkan bahwa UMK 2016 di Provinsi Jawa Tengah yang tercantum dalam Keputusan Gubernur dengan nomor 560/66 Tahun 2015. Jumat (20/11/2015) malam kemarin.

Berdasarkan adanya Keputusan tersebut maka UMK Kabupaten Cilacap yang sekarang terbagi pada tiga kategori UMK yang mengalami kenaikan cukup besar. UMK yang berada di wilayah Cilacap Kota sudah ditetapkan yaitu sebesar Rp 1,608 juta, wilayah Cilacap Timur Rp 1,490 juta dan juga wilayah Cilacap Barat yaitu Rp 1,483 juta.

Agus menyatakan bahwa sebelum telah diajukan ke Pemprov, yaitu antara SPSI serta Apindo (Asosisasi Pengusaha Indonesia) Cilacap, sekarang memang sempat terjadi berbagai perdebatan masalah nilai UMK. SPSI telah mengusulkan supaya UMK disesuaikan beserta KHL 2016 yaitu sebesar dengan minimal angka Rp 1,7 juta, sedangkan untuk Apindo pun telah mengusulkan Rp 1,6 juta berdasarkan KHL tahun 2015.

"Hasil negosiasi yang pada akhirnya disepakati adanya usulan UMK supaya lebih sedikit dari pada UMK 2015," ungkapnya.

Disetujuinya pada usulan UMK oleh pihak Gubernur, Agus menyatakan, dengan adanya kenaikan UMK di Kabupaten Cilacap yang telah mengalami kenaikan cukup signifikan. Cilacap Kota pun naik yaitu sebesar 24,3 persen, wilayah Cilacap Barat 31,8 persen dan juga di wilayah Cilacap Timur sebesar 22,2 persen. Untuk tahun 2015, UMK Cilacap Kota yaitu sebesar Rp 1.287.000, wilayah Cilacap Barat yaitu sebesar Rp 1,1 juta,  dan juga wilayah Cilacap Timur yaitu sebesar Rp 1,2 juta.

Agus menambahkan, proses penetapan UMK pada tahun yang selanjutnya, untuk organisasi pekerja di wilayah Kabupaten Cilacap sudah bersepakat menolak untuk penerapan PP Nomor 78 tahun 2015. Yang terutama adanya hal formula kenaikan UMK yang kini hanya diperhitungkan berdasarkan sebuah laju inflasi serta pertumbuhan ekonomi.

"kami sudah berkomitmen uapaya menolak menggunanakan PP, dikarenakan sangat merugikan kebanyakan pekerja. Jika formula pada PP ini yang diterapkan, hal ini maka semakin kelamaan upah buruh akan semakin jauh tertinggal dari KHL," ungkapnya.

Ungkap Agus, PP ini bertentangan pada UU N0 13 Tahun  2003. "Sebagaimana kedudukan UU lebih tinggi dari sekadar PP. Jika PP bertentangan dengan UU, hal ini maka kami wajib untuk menolaknya,'' ungkapnya.

Keterkaitan masalah UMK, untuk di Kabupaten Banyumas telah tercatat yang mengalami kenaikan yaitu sebesar 22, persen. Pada Keputusan Gubernur, UMK Banyumas pada tahun 2016 yang menjadi Rp 1.350.000. Pada tahun 2015, untuk UMK Banyumas yaitu sebesar Rp 1,1 juta.

Sedangkan yang berada Kabupaten Purbalingga juga mengalami kenaikan cukup besar. Dari pada UMK tahun 2015 yaitu sebesar Rp 1.101.600, pada tahun 2016 juga mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp 1.377.500. Demikian kenaikan sekamir yaitu 25 persen.

Selanjutnya untuk kenaikan paling rendah, yang dialami di Kabupaten Banjarnegara. Untuk UMK yaitu sebesar Rp 1.112.500 tahun 2015, dengan kenaikan yaitu menjadi Rp 1.265.000 tahun 2016. Demikian kenaikan yang mengalami yaitu sebesar 13,7 persen. (republika)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.