Header Ads

Pembatalan Perda dari Pihak Mendagri Masih Berlaku?

Aisha News - Lima Perda di provinsi yang telah dibatalkan oleh Mendagri yaitu Pergub Nomor 48 Tahun 2012 yaitu tentang Kebijakan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tahun 2012 sampai dengan 2032, Perda Nomor 4 Tahun 2013 yaitu tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Perda Nomor 11 Tahun 2011 yaitu tentang Pengelolaan Air Tanah, Perda Nomor 2 Tahun 2008 yaitu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Perda Nomor 1 Tahun 2011 yaitu tentang Retribusi.

Setda Jateng Indrawasih, Kepala Biro Hukum menyatakan, daerah Jateng ada 123 Perda yang telah dibatalkan oleh Mendagri yaitu 123 perda, pada lima Perda  Pemprov Jateng yaitu sisanya Perda yang berada di Kabupaten/Kota berada di Jateng.  

Kendati demikian Mendagri usai mengumumkan daftar Perda yang telah dibatalkan yaitu jumlahnya yang mencapai 3.143 Perda, tetapi Indrawasih telah mengaku belum menerima surat resmi dari pihak Kemendagri. Hal ini Indrawasih akan melaksanakan klaridikasi ke Mendagri untuk mengenai pada sejumlah perda yang dibatalkan, hal tersebut padahal tidak diusulkan upaya untuk dibatalkan.

“Seperti di Klaten yang hanya mengusulkan satu perda untuk dibatalkan, namun dalam data Kemendagri ada empat perda yang dicabut. Sedangkan Pemprov Jateng mengusulkan pencabutan tiga Perda, tetapi Kemendagri membatalkan lima Perda. Untuk itu kami harus melakukan klarifikasi. Total Jateng mengusulkan pembatalan 169 Perda, tetapi yang dibatalkan hanya 123 Perda,” dilansir (krjogja.com, Kamis, 23/06/2016).

Di kabupaten/kota terdapat 32 yang perdanya telah dibatalkan dari Kemendagri, jumlah yang paling banyak yaitu Cilacap dengan total 10 perda, Purworejo yaitu 7 perda, Temanggung, Banjarnegara, Banyumas, dan Sragen masing-masing enam Perda. Menurut Indrawasih, di website Kemendagri tidak dijelaskan alasan dan status pembatalan, apakah dicabut mutlak atau sebagian.
Diberdayakan oleh Blogger.